Tujuan

Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kerjasama :

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraNomor4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri yang telah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

TUJUAN

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dalam melaksanakan program kerjasama dengan pihak lain secara kelembagaan dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini mencakup 4 tahapan kegiatan, yaitu :

  1. Perintisan kerjasama;
  2. Pengesahan kerjasama;
  3. Pelaksanaan kerjasama dan;
  4. Monitoring dan evaluasi kerjasama.

Prinsip Umum

  1. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
  2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  3. Menghargai keberadaan lembaga masing-masing.
  4. Nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan, dan
  5. Berkelanjutan.

Mitra Kerjasama

            Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional.  Pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra kerjasama antara lain adalah,

  1. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,
  2. Perguruan tinggi negeri atau swasta di tingkat nasional, regional, maupun internasional,
  3. Perusahaan nasional maupun internasional,
  4. Lembaga donor dalam bidang pendidikan atau penelitian;
  5. Individu, alumni, atau organisasi lain yang memiliki komitmen dalam pengembangan pendidikan